Audensi Dengan Walhi Jatim, Anggota DPRD Batu Akan Menolak Perda RTRW Kota Batu

  • Whatsapp
Rapat Audensi digelar DPRD Batu bersama Walhi Jatim, Kamis (13/8/2020).
banner 468x60

Kota Batu, inspirator.co.id – DPRD Kota Batu saat menggelar rapat audensi dengan organisasi gerakan lingkungan hidup yakni, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Ketua Komisi C, DPRD Batu, Khamim Tohari mengatakan akan menolak Perda RTRW Kota Batu, yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di Provinsi Jatim.

Anggota DPRD yang hadir dalam audensi itu mengaku tidak mengetahui proses Perda RTRW tersebut,  karena telah disepakati sebelum mereka dilantik. Pihaknya pun akan melakukan upaya agar proses yang sedang berlangsung di Pemprov Jawa Timur dapat diintervensi. Pasalnya, terdapat banyak kejanggalan.

Muat Lebih

“Saya ketua Komisi C akan menolak nanti karena didalamnya ada unsur-unsur titipan,” ujar Khamim.

Khamim juga menceritakan, ketika ia menjadi kepala dusun banyak petani mengadu soal ketersediaan air. Disebutnya, sebagai tempat yang kaya akan sumber mata air, petani justru kesulitan air.

“Ternyata di atas sana banyak genset yang menyedot air sehingga kawasan di bawah tidak mendapatkan air. Kami sempat tertibkan dan genset diambil. Namun itu tidak lama, beberapa waktu kemudian genset itu ada lagi,” bebernya.

Hal senada juga disampaikan Rudi, politisi PAN. Ia menegaskan, sejak awal PAN menolak terkait Perda RTRW. Pihaknya akan bersurat ke eksekutif untuk mendapatkan penjelasan.

“Anggota dewan saat bukan tidak beraksi sama sekali, upaya untuk mempertanyakan kejelasan yang melatarbelakangi perubahan sering ditanyakan. Namun, tidak ada jawaban yang pasti dari eksekutif. Kami akan bersurat resmi ke Eksekutif untuk meminta KLHS. Kalau tidak begitu, yang menjadi tabrakan itu kita semua,” terang Rudi.

Sementara anggota Komisi B, DPRD Batu, Nur’ali turut menguatkan pernyataan Rudi. Pihaknya sudah sering tanya ke eksekutif tapi jawabannya selalu berputar-putar.

“Muter-muter dan tidak jelas. Sejak dulu kami menduga RTRW ini Perda titipan yang di dalamnya tidak mencerminkan keinginan warga Kota Batu. Satu yang mencolok itu RTH 10 persen, dan kawasan Bumiaji bisa dibuat wisata buatan, ini yang sangat kami tolak,” tegasnya.

Dari pembahasan RTRW yang dilakukan, sayangnya belum mendapatkan tanggapan yang pasti dari pihak eksekutif. Sementara undangan yang bisa hadir hanya dari bagian perundang-undangan Pemerintah Kota Batu, Rina Rahayu yakni, sebatas bisa mengatakan, bahwa Perda RTRW sudah berada di Pemerintah Provinsi jawa Timur.

“Mohon maaf, yang hadir di undangan kan ada Bapedda juga. Kami dari bagian hukum, hanya menyampaikan prosedur bahwa Perda sudah sampai kesepakatan bersama dan posisi di provinsi,” ucap Rina.

Ia juga menambahkan, jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai, maka pasti akan mendapatkan revisi. Untuk menjawab substansi yang disampaikan Walhi serta DPRD Batu, Rina menegaskan bahwa dirinya bukan bagian untuk menjawab hal tersebut. Pihak yang berkompeten memberikan penjelasan adalah Bappeda.

“Akan kami sampaikan ke Bappeda karena kami tidak menyimpan dokumen. Insha Allah dokumen itu ada, tapi kapasitas menjawab itu bukan kami. Kami di legal proses dan hukum. Akan kami koordinasikan dengan Bappeda. Kami juga minta salinan surat tertulis,” pungkasnya.

Dalam audensi tersebut, perwakilan dari eksekutif hanya dihadiri oleh bagian hukum, undangan lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda tidak hadir. (im/t13m)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *