Hujan Pertanyaan Saran Dan Kritik Diterima Didik Machmud Saat Lakukan Reses Dengan Pemuda Pancasila MPC Kota Batu

  • Whatsapp
Pemaparan : Didik Machmud Anggota DPRD Batu saat menampung aspirasi di giat Reses DPRD Batu yang dilakukannya, Senin (23/12).

Kota Batu, inspirator.co.id – Baru pertama kalinya Anggota DPRD Batu Drs. Didik Machmud H, M.M. dari Fraksi Golkar berani melakukan kegiatan Reses DPRD di markas besar Pemuda Pancasila MPC Kota Batu, jalan Cluster Imam Bonjol No. 25, Kecamatan Batu, Kota Batu, Senin(23/12). Dihadapan seluruh kader kader dan jajaran pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Batu, pria berkumis yang biasa akrab disapa Didik inipun mendapat banyak kritik, saran dan keluhan terkait kemajuan Kota Wisata Batu.

Meski mendapat banyak serbuan berbagai macam pertanyaan, pria yang juga menjabat sebagai wakil komisi C DPRD Batu inipun, tidak sedikitpun menunjukan wajah grogi dihadapan ormas Pemuda Pancasila. Didik mengaku cukup senang dan bangga terhadap ormas Pemuda Pancasila yang memiliki pola pikir maju untuk turut serta dan mengawal pembangunan serta kemajuan Kota Batu, demi kesejahteraan masyarakat banyak.

Muat Lebih

” Tadi banyak sekali aspirasi dan masukan yang diajukan oleh temen temen Pemuda Pancasila. Namun yang bisa dijadikan fokus ada tiga yakni,  mengenai pengelolaan persampahan, penataan parkir dan pemberdayaan masyarakat supaya mendapatkan lapangan pekerjaan di Kota Batu,” ujar Didik Kepada inspirator.co.id. Senin(23/12).

Terkait permasalahan pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, pihaknya menyarankan supaya diadakan pelatihan sesuai bidangnya, untuk melatih keterampilan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Hal ini dilakukan supaya masyarakat bisa menemukan pekerjaan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

” Jadi nanti diharapkan ada semacam pelatihan pelatihan untuk masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada di Kota Batu. Contoh seperti mengadakan pelatihan merangkai bunga, sablon, atau pelatihan pengembangan potensi lainnya. Hal ini perlu dilakukan supaya masyarakat bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan potensinya,” terangnya.

Masih Kata Didik, mengenai permasalahan pengelolaan sampah di Kota Batu, rencananya pihaknya akan melakukan hearing pada awal Januari 2020 dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengetahui bagaimana teknis pengelolaan sampah yang ada di Kota Batu, terutama untuk penerapan pengelolaan sampah 3R di Kota Batu.

” Penerapan pengelolaan sampah 3R ini memang tidak bisa langsung diterapkan di tiap tiap desa karena adanya keterbatasan lahan. Akan tetapi, jika dalam satu desa tidak mempunyai lahan untuk pengelolaan sampah 3R, nantinya desa tersebut bisa bekerja sama dengan desa lain untuk pengadaan lahan dan teknisnya. Namun, lebih detailnya nanti akan kami koordinasikan kembali dengan dinas terkait bagaimana teknis penataannya supaya bisa diterapkan di seluruh kelurahan dan desa di Kota Batu,” jelasnya.

Lanjut Didik, terkait penataan parkir di Kota Batu ini supaya segera ditertibkan, karena hal ini menyangkut nasib jukir, lahan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, selama ini PAD yang berasal dari retribusi parkir tidak bisa mencapai target 500 juta.

“Mengenai permasalahan parkir sudah kita proses. Nanti akan kita usahakan untuk proses penertiban dari segala aspek dan melakukan beberapa upaya lainnya harus dilakukan supaya PAD dari retribusi parkir ini bisa meningkat,” ujarnya kembali.

Dengan terlaksananya kegiatan Reses DPRD Batu, Dapil 1 Kecamatan Batu, Didik Machmud berharap, apa yang telah disampaikan masyarakat dan menjadi aspirasi bisa terpenuhi. Ia juga menerangkan,  kegiatan tersebut perlu dilakukan, Sebab akan ada interaksi melalui dialog dalam rangka penyampaian aspirasi, dan anggota DPRD wajib menyerap, menampung, dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“ Hal ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 huruf i, j, k disebutkan anggota DPRD mempunyai beberapa kewajiban. Misalnya menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya,” pungkasnya.  (im/zl)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *