Kaur Keungan Desa Bulukerto Dengan Status Tersangka Telah Diserahkan Ke JPU

  • Whatsapp
Tersangka FP saat diruangan di ruangan seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batu.

Kota Batu, inspirator.co.id – Tersangka FP Kaur keungan Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu , telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan  atau penyelewengan anggaran APBDes. TSK dan barang bukti (BB) tahap II tersebut telah diserahkan Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu, Kamis (10/6/2021).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu, DR  Supriyanto SH MH, menegaskan telah dilaksanakan proses penyerahan tanggung jawab tersangka FP dan barang bukti (Tahap II) dari Jaksa Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan atau penyelewengan APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 bertempat di ruangan seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batu.

Muat Lebih

“Itu terkait perkara penyimpangan anggaran Pembina PKK, Penyimpangan Anggaran Operasional Kemasyarakatan, Anggaran Operasional Sampah, Anggaran Operasional RT dan lain — lain di Desa Bulukerto, tahun Anggaran 2020. Tersangka FB selaku Kaur Keuangan,” terang Dr Supriyanto.

Lebih detail Kajari menjelaskan, tahap II tersebut dilaksanakan setelah kelengkapan formil dan materiil berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU  yang diterbitkan Surat Nomor B-177/M.5.44/Ft.1/06/2021 tanggal 8 Juni 2021 (P-21). Selain itu, selama proses penyerahan, tersangka dan BB ke penuntut Umum, Penasehat Hukumnya  Ferry Fernanda Eka Setyawan, SH MH, turut mendampingi.

“Dengan diterbitkannya P-21 maka Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu menyerahkan tanggung jawab tersangka beserta BB kepada JPU pada Kejaksaan Negeri Batu. Kemudian tersangka dilakukan pemeriksaan rapid antigen sesuai protokol kesehatan, kemudian dibawa menuju Rutan Lowokwaru Malang,” jelas dia.

Selanjutnya, kata Dr Supriyanto, dengan diserahkannya tanggung jawab tersangka dan BB tersebut, kewenangan penahanan pada diri tersangka yang sebelumnya ditahan oleh Jaksa Penyidik, sekarang beralih menjadi kewenangan JPU melakukan penahanan kepada diri tersangka selama 20 hari sesuai dengan surat perintah penahanan nomor : Print — 01/M.5.44/Ft.1/06/2021 tanggal 10 Juni 2021.

“Selanjutnya penuntut umum yang kita tunjuk akan segera melimpahkan berkas perkara TSK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera disidangkan. Dan FP ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) tahun anggaran 2020  tersebut,” tegas Kajari.

Ia pun menceritakan, setelah mendapatkan minimal 2 alat bukti yang cukup dari tersangka FP selaku Kaur Keuangan, diketahui telah melakukan pencairan anggaran untuk beberapa kegiatan. Namun, lanjut Kajari, uang yang telah dicairkan tersangka tidak diserahkan kepada kasi atau kaur pelaksana kegiatan. Uang digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, tidak digunakan sebagaimana mestinya.

“Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Dalam hal ini pemerintah desa Bulukerto dirugikan sebesar Rp 338.609.582,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah),” urainya.

Dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka,  disangka melanggar 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (bs)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *