Pandangan Fraksi, Anggota DPRD Kota Batu Masih Kecewa Jawaban Wali Kota Dewanti

  • Whatsapp
Virtual : Anggota DPRD Kota Batu saat mendengarkan jawaban Wali Kota Batu terkait pandangan fraksi- fraksi, Senin (27/9).

Kota Batu, inspirator.co.id – Anggota DPRD Kota Batu mengaku kecewa pada pihak eksekutif yang dinilai kerjanya tidak maksimal. Ungkapan ini tercuat setelah kegiatan rapat virtual terkait penyampaian jawaban Wali Kota Batu atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan Kota Batu tahun 2021.

Diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, bahwa intinya DPRD Kota Batu kecewa atas menurunnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kota Batu. Menurutnya, dinas terkait tidak hanya beralasan karena pandemi Covid-19. Seharusnya, mereka bisa mengali potensi – potensi yang ada.

Muat Lebih

“Intinya DPRD Kota Batu kecewa, bukan alasan pandemi yang membuat PAD itu menurun. Tetapi bagaimana kinerjanya dinas terkait untuk mengali potensi- potensi yang sudah ada. Bahwa kita ketahui beberapa tempat usaha baru itu belum ditarik terkait pajak dan restribusi. Seharusnya terkait ini, pemerintah daerah harus jemput bola,” ungkap Heli, Senin (27/9).

Seiring hal itu, Heli meminta pihak eksekutif untuk lebih aktif, karena mereka juga mendapatkan gaji dan TPP  (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang cukup besar. Selain itu, merujuk pada rekomendasi BPKPK seharusnya dibeberapa tempat usaha baru, secepatnya sudah dipasang Tapping box yang sudah bekerjasama dengan Bank Jatim.

“Menurut informasi, Bank Jatim sudah siap dengan alat- alat tersebut. Lha ini tinggal bagaimana aplikasinya, dinas terkait untuk memonitor pemasangan Tapping Box itu dimasing- masing obyek wajib  pajak,” beber politisi Gerindra ini.

Ia pun menjabarkan terkait persoalan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang seharusnya ada evaluasi dari Pemerintah Daerah (Pemkot Batu). Karena DPRD banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat karena penerapan PBB disama ratakan.

“Ini seharusnya ada evaluasi lagi. Karena obyek pajak yang bagian depan tidak sama dengan yang belakang. Dan harus dibedakan masyarakat menengah keatas, dan masyarakat tidak mampu ini harus ada perbedaannya,” tuturnya.

Heli Suyanto saat memberikan keterangan pada awak media.

Tak berhenti disitu saja, Heli Suyanto juga menyoroti terkait pendapatan yang diperoleh dari parkir. Disamping itu, dari jawaban Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko saat menyampaikan jawaban pandangan fraksi, disebutkan masih dalam proses pembenahan manajemen . Sementara, proses tersebut diketahui sudah memakan waktu selama dua tahun.

“Seharusnya Dua tahun cukup. Lha ini Pemerintah, terutama Eksekutif setiap permintaan apapun terkait legalitas sudah kita penuhi semua. Termasuk Perda terkait pajak parkir, terus kurang apa lagi ? harusnya mereka lebih turun lagi ke bawah,” tegas Heli.

Terkait hal itu, ia membeberkan ada anggotanya yang turun ke lokasi parkir dan melakukan penghitungan jumlah kendaraan disaat hari libur maupun hari normal. Oleh karena itu, pihaknya selalu mengingatkan pihak eksekutif untuk lebih serius, dan jangan sampai terjadi persoalan hukum kedepannya.

“Kalau seperti ini, kalau nanti ada permasalahan hukum, ya kami sudah mengingatkan beberapa kali. Tiap hearing, tiap raker dengan dinas terkait kami sudah sering mengingatkan,” tandasnya.

Dikesempatan ini, Heli juga menilai penurunan PAD di Kota Batu mengalami penurunan yang cukup parah. Ia menyebutkan, dari target sebesar Rp 200 miliar hanya terealisasi sebesar 40 persen, per September 2021. Sedangkan untuk rapot merahnya terdapat pada sektor parkir.

“Tidak bisa mereka mau alasan pandemi saja. Di pandemi saja mereka ada yang parkir, apalagi saat ini sudah dibuka,” pungkasnya. (im) 

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *