Pemdes Di Kota Batu Keluhkan Pencairan ADD, Banyak Program Terkendala

  • Whatsapp
Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal Hasan turut mengeluhkan lambatnya pencairan ADD.

Kota Batu, inspirator.co.id – Pemerintah desa di Kota Batu dinilai mengalami kesulitan untuk menjalankan program- program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini karena adanya faktor keterlambatan pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) sejak Januari hingga April 2021. Diketahui secara keseluruhan Pemerintah Desa yang ada di Kota Batu belum menerima haknya.

Keterlambatan pencairan ADD ini juga dikeluhkan oleh Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal Hasan. Ia menilai buruknya sistem administrasi yang membuat anggaran telat turun. Faisal juga menceritakan bahwa sebelumnya, Pemkot Batu mengundang sekretaris desa untuk datang ke Balaikota Among Tani membicarakan kendala keterlambatan pencairan ADD tersebut.

Muat Lebih

“Namun kemudian yang datang adalah para kepala desa, bukan Sekdes. Sebetulnya undangan itu untuk Sekdes tapi kami sepakat hadir sebagai kepala desa. Alasannya, persoalan ini bukan lagi persoalan yang bisa diselesaikan Sekdes, jadi kami merasa berkepentingan untuk hadir,” ungkap Faisal.

Menurut Faisal, persoalan kali ini tidak bisa dianggap sepele oleh Pemerintah Kota Batu. ADD yang sampai memasuki bulan keempat tidak bisa dicairkan telah memunculkan banyak persoalan di lapangan. Ia menjabarkan, bukan hanya sekedar kepala desa dan perangkatnya yang tidak mendapatkan penghasilan tetap (Siltap). Akan tetapi, ada persoalan lainnya seperti program penanganan stunting dan kemiskinan yang diambil dari ADD.

“Itu tidak bisa kami hentikan dan menjelaskan ke masyarakat kalau uangnya belum cair. Pemdes adalah ujung tombak pemerintah karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemdes tidak bisa terus-terusan menggunakan dana talangan untuk menjalankan program dan menggaji perangkat,” tandasnya.

Seiring hal itu, Faisal juga mengungkapkan bahwa pihaknya bisa saja mencari dana talangan. Akan tetapi, tambah Faisal, dana talangan yang diupayakan pihak desa akan menjadi percuma, jika tidak diimbangi dengan kinerja baik oleh satuan kerja di atasnya.

Ditegaskan pula oleh Ketua Asosiasi Petinggi Lurah (APEL) Batu, Wiweko, bahwa selama empat bulan ini, sejumlah kepala desa bingung karena tidak mendapat gaji dan memiliki anggaran merealisasikan program. Wiweko mengatakan, awalnya transfer ADD berdekatan dengan penetapan APBDes pada Desember 2020 lalu.

“Kemudian Pemerintah Desa tidak menggunakan anggaran tersebut karena dipastikan akan menimbulkan banyak Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Jelas kami tidak berani menggunakan karena akan ada banyak SILPA,” terang Wiweko.

Menurutnya, ADD tersebut seharusnya cair di Februari. Tapi karena pagu definitif itu diserahkan akhir Desember 2020, otomatis pihaknya menyesuaikan, dan Pagu definitif sebenarnya sudah ditunggu pihak desa.  Meski demikian, Wiweko mengaku bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Pemkot Batu.

Hingga akhirnya Wiweko mengetahui kurangnya koordinasi antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu.

“Yang membuat telat ini, katanya bendahara di BKAD baru ganti, kedua karena masalah BPJS yang 1 persen dan 4 persen. Perhitungannya katanya belum selesai,” ungkap Wiweko.

Ia menilai, keterlambatan hingga tiga bulan ini tidak wajar. Pasalnya, persoalan yang dihadapi adalah persoalan teknis yang seharusnya bisa diselesaikan segera. Ia pun berharap ada kinerja yang lebih baik lagi, selain adanya dampak bagi pemerintah desa.

“Yang pertama, tidak bayaran sampai tiga bulan, padahal kami membutuhkan itu untuk biaya kehidupan. Program-program juga macet seperti PPKM dan program stunting. Penanganan stunting seharusnya cepat terealisasi, tapi akhirnya tertunda,” pungkasnya. (bs)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *