Pemkot Batu Kerjasama Dengan Kejari Batu Dalam Bidang Perdata Dan TUN

  • Whatsapp
Kepala Satpol PP Kota Batu M Nur Adhim dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu Dr Supriyanto saat melakukan tanda tangan MoU.

Kota Batu, inspirator.co.id – Pemerintah Kota Batu bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu melakukan kerjasama dibidang perdata dan tata usaha negara. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Kerjasama di Balaikota Among Tani, Senin (12/4/2021).

Perjanjian dilaksanakan sebagai optimalisasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja, sekaligus sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah. Dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Supriyanto bahwa, kesepahaman antara eksekutif dan yudikatif perlu dioptimalisasikan untuk pelaksanaan tugas Satpol PP.

Muat Lebih

“Yang salah satu tugasnya adalah menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah. Selain itu, juga menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat,” jelas  Supriyanto.

Kejari Batu melalui instrumen Bidang Perdata dan TUN mendorong Satpol PP Kota Batu dalam menegakkan Perda dan Perkada secara adil, transparan dan akuntabel. Dikatakan Supriyanto, salah satu tugas Kejaksaan di Bidang Perdata dan TUN adalah memberikan bantuan hukum maupun pertimbangan hukum kepada pemerintah, BUMN dan BUMD.

“Sedangkan salah satu tugas Satpol PP adalah melakukan penegakan Perda maupun Perkada serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,” urainya.

Dalam melaksanakan tugas penegakan Perda maupun Perkada tersebut, tidak jarang Satpol PP menghadapi berbagai persoalan hukum, termasuk hukum perdata dan TUN. Misalnya pada saat melakukan penindakan, ada pihak yang keberatan sehingga melakukan langkah hukum baik perdata maupun TUN ke pengadilan.

“Dalam kondisi seperti ini maka Bidang Perdata dan TUN di Kejaksaan bisa mewakili Satpol PP untuk bertindak atas kuasa khusus dari Satpol PP. Selain itu bidang Perdata dan TUN bisa memberikan pertimbangan hukum dan pendampingan hukum dalam hal terdapat keragu-raguan atas tindakan hukum yang akan dilakukan maupun tugas-tugas lainnya,” tegas Kajari Batu.

Supriyanto juga menyebutkan, Kejari Batu juga berkomitmen untuk berupaya mencegah terjadinya potensi penyimpangan yang berdampak pada permasalahan hukum lebih luas. Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, M Nur Adhim menjelaskan, kerja sama dilakukan dalam rangka meminta pendampingan kepada Kejaksaan Negeri Batu dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP.

“Selama ini kami melaksanakan kegiatan penindakan, baik itu secara yustisi maupun non yustisi, yang di dalam pelaksanaannya seringkali kita digugat secara perdata. Maka dari itu MoU ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi pendampingan kegiatan yang dilakukan Satpol PP,” terang Adhim dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Diskominfo Batu. (bs)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *