Peran Desa Dirasa Kurang Dalam Mewujudkan Desa Wisata Di Kota Batu

  • Whatsapp
Arief As Shidiq Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu.
banner 468x60

Kota Batu, inspirator.co.id – Dari 24 desa/kelurahan yang berada di Kota Batu, masih terdapat 11 desa/kelurahan yang telah membentuk kelembagaan desa wisata. Peran  desa/kelurahan dalam mewujudkan desa wisata dirasa masih kurang.

Melalui Surat Keputusan (SK) diharap dapat memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya.  Desa wisata nantinya akan berdampak pada PADes pada sektor wisata, mengingat banyak desa yang tidak memiliki PADes dari pariwisata.

Muat Lebih

Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu, Arief As Siddiq menjelaskan kelembagaan adalah sebuah kunci untuk pengembangan desa wisata. Dari 24 desa/kelurahan di Kota Batu ada beberapa saja yang telah memiliki SK kelembagaan. Ini dapat berdampak pada pada pengelolaan wisata desanya.

“Untuk fungsi dari kelembagaan itu sebagai mitra kami dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di desa/kelurahan  Kota Batu, Karena dengan memiliki kelembagaan yang disahkan melalui SK Kepala Desa, maka Desa Wisata akan bisa berkembang seperti destinasi wisata yang dikelola oleh swasta,” terangnya.

Ia menambahkan, dengan adanya kelembagaan pengelola Desa Wisata nantinya akan lebih mudah dalam perjalanan pengembangannya. Ini dapat diartikan Desa Wisata bisa lebih muda mendapat hibah dari pemerintah daerah, provinsi, pusat dan kementerian.

“Terdata sampai saat ini masih ada sekitar 11 desa/kelurahan yang sudah membentuk SK kelembagaan, yaitu Kelurahan Ngaglik, Songgokerto, Desa Pandanrejo, Bumiaji, Sumber Gondo, Punten, Sidomulyo, Torongrejo, Tlekung, Oro-oro Ombo, Giripurno, dan Beji, untuk sisahnya ada yang telah berproses dan belum sama sekali,” ujarnya.

Jikalau dari desa/kelurahan tidak disegerakan untuk membuat SK lembaga, maka akses kerja sama atau penerimaan bantuan akan lebih sulit. Seperti contoh: di Torong Park, Kelurahan Sisir itu siapa yang tanggung jawab untuk mengelolanya, seperti itu kan membutuhkan lembaga.

“Dengan adanya SK kelembagaan nantinya pihak swasta bisa mengarahkan atau ikut andil dalam pengembangan Desa Wisata melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Ini dikarenakan industri pariwisata adalah manajemen usaha dan aset pariwisata yang saling terkait berupa pengelolaan objek wisata, usaha terkait wisata, kelembagaan, kemitraan, dan pembiayaan,” terangnya.

Dengan adanya SK kelembagaan suatu desa wisata dapat menjadi kunci untuk meningkatkan fasilitas, sarpras, SDM, hingga membuat program paket wisata. Apalagi selama ini belum ada PADes dari sektor wisata yang masuk di Pemdes/Kelurahan. (Ba) 

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *