Putusan Sidang Kasus SPI Kota Batu, Tim Kuasa Hukum Julianto Eka Putra Ajukan Banding Usai Vonis 12 Tahun Penjara

  • Whatsapp
Saat sidang putusan perkara kasus dugaan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu.

Kota Malang, inspirator.co.id – Perkara kasus dugaan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu masuk dalam agenda sidang putusan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Herlina Reyes, S.H., M.H menyatakan, bahwa terdakwa Julianto Eka Putra (JEP) dinyatakan bersalah.

“Karena melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,” kata Herlina Reyes saat putusan yang digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Jalan A. Yani No.198, Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pada Rabu (7/9/2022) siang secara terbuka.

Muat Lebih

Menurut Ketua Majelis Hakim, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa. Sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Selain itu, diungkapkan pula tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Julianto Eka Putra berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

“Menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi Sheren Della Sandra sebesar Rp 44.744.623,- (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah),” terang Herlina.

Turut disampaikan dengan tegas, terdapat ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka,  harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk membayar restitusi.

“Dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut. Maka, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun kurungan,” tegas Herlina.

Tim Kuasa Hukum JEP usai sidang putusan di Pengadilan Negeri Malang.

Seiring hasil putusan tersebut, tim kuasa hukum terdakwa JEP yakni, DR. PD. Hotma Sitompoel, S.H., M.Hum, Jeffry Nicholas Simatupang, S.H., M.H, Ditho Sitompoel, S.H., M.H dan Philipus Harapenta Sitepu, S.H., M.H, dan Geofany, S.H., M.H menyatakan Banding.

“Kami sebagai penasihat hukum dari terdakwa Julianto Eka Putra, kita semua sudah bersama-sama mendengar putusan Pengadilan Negeri Malang hari ini. Kami dari salah satu penegak hukum harus menghormati apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Tetapi kita perlu tau juga, bahwa terdakwa masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum, yakni banding,” terang tim kuasa hukum JEP saat diwawancarai awak media usai sidang putusan.

Selain mengaku sudah menyatakan langsung upaya banding usai putusan dibacakan, kuasa hukum JEP menilai putusan Pengadilan Negeri Malang pada hari ini tidak memiliki kekuatan, karena adanya pernyataan banding.

“Kedua dengan dinyatakan banding, maka putusan Pengadilan Negeri pada hari ini tidak memiliki kekuatan. Sehingga, langsung akan dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk disidangkan,” tandas  tim kuasa hukum JEP.

Disamping itu, pihak tim kuasa hukum JEP juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, bahwa apa yang diputus hari ini pihaknya sudah menyatakan banding, dan segera menyampaikan memori banding kepada pengadilan. Terkait hal itu sudah disampaikan pula pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim.

“Mengenai pertimbangan itu, masuk akal sesuai dengan bukti atau tidak. Maka dari itu, akan kami lampirkan di dalam memori banding kami. Tapi yang pasti salah satu yang akan kami lakukan banding adalah banyaknya keterangan-keterangan saksi ada sekitar 10 keterangan saksi, yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Nah itu yang akan kami pertanyakan,” cetus Hotma Sitompoel.

Ditambahkan, Philipus Harapenta Sitepu, bahwa saksi yang dari pihak pelapor hanya dua atau tiga, itu yang dipertimbangkan. Ia menilai, dari sepuluh saksi yang pihaknya hadirkan malah dikesampingkan.

“Padahal, semua keterangan saksi tersebut dibawah sumpah, dan diterangkan dihadapan Majelis Hakim. Sehingga, kami melihat ini mengenai perspektif,” tukasnya.

Hotma Sitompoel kembali menambahkan, bahwa perlu digaris bawahi, jika sebelum adanya kekuatan hukum tetap, maka terdakwa dianggap tidak bersalah.

“Sampai detik ini terdakwa dianggap tidak bersalah, karena masih ada banding sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum pasti dari Mahkamah Agung. Jadi, seseorang itu dianggap tidak bersalah,” tutupnya.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejari Batu, Yogi Sudharsono, S.H., M.H menyatakan, jika pihaknya masih berfikir terlebih dahulu apakah menerima, atau melakukan banding.

“Kami Jaksa Penuntut Umum masih pikir-pikir dulu dalam seminggu ini,” singkatnya. (im)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *