Tak Puas Dengan Keputusan Kades, Sembilan Aparatur Desa Bilangan Lapor Ke Bupati Sumenep Hingga Mau Jalur PTUN

  • Whatsapp
banner 468x60

Sumenep, inspirator.co.id – Kasus pemberhentian Sembilan perangkat Desa Bilangan, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai menjadi sorotan publik. Selain itu, aksi Sembilan perangkat desa yang merasa di dzolimi oleh kepala Desa Bilangan mulai mengambil tindakan tegas dengan melayangkan surat serta laporan kegiatan kepala Desa Bilangan, dengan tembusan ke ketua DPRD.

Tak cukup disitu, surat tembusan juga dilayangkan ke Komisi 1 DPRD Sumenep, Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumenep, Camat Batang-Batang, Kepala Desa, dan BPD Desa Bilangan, dimana tertanggal 14 April2020 Dengan Nomor Surat Keputusan No.188/15/SK/435.317.155/2020 tentang pemberhentian sementara Perangkat Desa ini sudah menabrak Aturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Mentri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Muat Lebih

“Apa yang dilakukan kepala desa tersebut sudah menyalahi aturan yang sudah di buat oleh Pemerintah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 Tentang peraubahan Atas Peraturan Mentri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta dalam pasal 12 ayat 3 peraturan Bupati Sumenep No.8 tahun 2020 tentang perangkat desa bahwa perangkat hanya dapat diberhentikan pertama meninggal dunia. Kedua, Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketiga, Usia genap 60 tahun, mengundurkan diri. Keempat, Berhalangan tetap. Kelima, melanggar larangan sebagai perangkat desa,” ungkap, Mustafa yang diamini rekan perangkat lainnya pada media inspirator.co.id, Kamis (23/04/2020).

Disebutkan pula, ke Sembilan perangkat yang telah dihentikan masa tugasnya ini, juga melayangkan surat keberatan dan juga pelaporan kegiatan Kepala Desa Bilangan kepada Bupati Sumenep.

” Kepala Desa wajib tahu tentang aturan yang ada jangan sembarang membuat surat pemberhentian itu nanti berakibat fatal, ini sangat memalukan, katanya sarjana, oleh sebab itu Kepala Desa dan perangkat desa, membuat suatu aturan atau keputusan harus ada dasar yang jelas. Seharusnya, kepala desa memberikan nasehat dan masukan, jika juga melanggar maka berikan SP 1, 2 dan 3, jangan main sikut aja, layaknya seorang premanisme,” urai Mustofa.

Seiring aksi yang dilakukan, Sembilan perangkat Desa Bilangan berharap Kepala Desa Bilangan segera menarik kembali SK tersebut karena sudah melanggar aturan yang ada, dan juga pihak Kecamatan Batang-Batang jangan langsung memberikan rekomendasi pemberhentian seharusnya camat dan Dinas PMD wajib memberi teguran terhadap kepala Desa tersebut.

“Kami mendesak Bupati turun tangan tentang pemberhentian perangkat desa ini, kalau upaya keadilan di kabupaten dan kecamatan tidak ada maka kami akan bawa ke PTUN untuk mencari keadilan,” Seru, Sembilan perangkat yang tampak kompak mencari keadilan.

Untuk diketahui, perangkat yang diberhentikan tersebut diantaranya, Mustofa Kamil (Kaur Keuangan), Niwadin (Kaur Program), Sunara ( Kaur Umum), Gunawan (Kaur Kesra), Mukimma (Kasi Pembangunan), Murahwi ( Kasi Pemerintahan), Sattam. (Kadus Dhaja Lorong), Masnoyo ( Kadus Ares Tengah ), dan Mashoda (Kadus Karang Rokem). Mereka berharap ada pencabutan Surat Keputusan Kades Bilangan dengan No. Surat yang tertuang diatas tentang pemberhentian Sementara Perangkat Desa Bilangan tertanggal 14 April 2020 demi terjalinnya kondusifitas jalannya roda pemerintahan desa Bilangan kedepan yang lebih baik makmur dan damai. (Read-One).

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *